Ketika ada seorang guru selingkuh dengan istri tetangganya, pertanyaannya apakah itu salah sekolah tempat guru tersebut mengajar?
Tentu tidak.
Salah guru itu sendiri dong. Karena pihak sekolahnya gak ngerti apa-apa yang dilakukan oleh gurunya ketika selesai mengajar.
Begitupun dengan vonis hakim, pasti guru gak berakhlak tersebut yang dihukum. Sedangkan sekolahnya gak akan dibubarkan.
Apalagi itu sekolah milik pemerintah.
Karena kalau ada satu orang tersandung kasus hukum kemudian lembaga tempatnya bernaung ikut dipidanakan atau dibubarkan, bisa rusak tatanan dunia ini.
Bayangkan saja ada kader Partai Demokrat Abdul Gafur Masud yang korupsi misalnya. Masa gara-gara itu Partai Demokrat dibubarkan? Kan gak lucu.
Yang ada malah kasihan sama AHY, karena auto jadi pengangguran.
Jadi, itulah kenapa orang-orang tertentu yang melakukan kejahatan disebut oknum. Seperti Alhuda oknum kader PKS dan Nur Afifah Balqis oknum kader Partai Demokrat.
Dengan adanya penyebutan oknum tersebut, kader lain yang tidak terlibat, namanya tidak turut tercemar.
Hanya saja di masa sekarang ini ada lho kelompok tertentu yang maksa banget menyeret partai ketika kader partai tersebut diterpa masalah.
Kelompok itu sebut saja Kadrun.
Kita tahu sendiri bahwa beberapa hari yang lalu salah seorang anggota DPR dari PDIP Arteria Dahlan meminta agar Jaksa Agung, ST Burhanuddin mencopot salah seorang Kajati karena menggunakan bahasa daerah (Sunda) saat rapat.
Tujuan si Arteria ini sebenarnya baik. Karena menurutnya, peserta rapat belum tentu semuanya ngerti bahasa Sunda. Sehingga supaya tidak terjadi salah paham atau mispersepsi maka sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia.
Tapi ia meminta Kajati dicopot hanya karena memakai bahasa daerah itu yang lebay.
Seharusnya bisa saja Arteria mengatakan begini,
"Saya sangat kagum dan mencintai budaya dan bahasa daerah di Indonesia. Begitupun dengan partai kami PDI Perjuangan, dari dulu sampai sekarang turut serta melestarikan warisan budaya nusantara itu, termasuk bahasa daerah. Hanya saja di rapat-rapat resmi memang sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena semua peserta rapat yang hadir belum tentu mengerti bahasa daerah".
Pasti aman.
Dan gak akan dikecam segala.
Sekarang, banyak banget orang khsususnya masyarakat suku Sunda mengecam pernyataan Arteria tersebut. Mulai dari Gubernur Jabar, Ridwan Kamil yang meminta agar Arteria meminta maaf kepada warga Sunda dan mengingatkan untuk lebih baik diam kalau tidak mampu bicara dengan baik. Hingga Ketua PKS Muda Jawa Barat, Habib Faris Abiyyu yang juga menuntut agar Arteria meminta maaf atas pernyataannya tersebut.
"Kami PKS Muda Jawa Barat menghimbau Pak Arteria Dahlan sebaiknya meminta maaf kepada masyarat Sunda. Karena Indonesia ini pun memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika yang berarti walau berbeda pada hakikatnya bangsa Indonesia ini tetap satu kesatuan," ujar kader partai yang pernah dipimpin oleh Tifatul Sembiring itu.
Dan pasukan Kadrun tidak hanya menyerang Arteria seorang, tapi juga PDIP yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kasus kadernya tersebut.
Tanda-tanda kelompok ini memanfaatkan kasus Arteria untuk menjatuhkan PDIP sudah mulai kelihatan nyata.
Diantaranya adalah mereka memunculkan tagar di Twitter #SundaTanpaPDIP.
"Kami sebagai rakyat sudah jengah dengan kelakuan kader-kader kalian (PDIP) yang selalu buat kita mengurut dada. Bukan hanya #SundaTanpaPDIP tapi #IndonesiaTanpaPDIP akan lebih adem", ujar pemilik akun Twitter @PapsEwign
"Pecat kadernya, tenggelamkan partainya. #SundaTanpaPDIP" lanjut pemilik akun Twitter @richi_risma
Dan setelah penulis lihat profil pemilik akun Twitter penyebar tagar #SundaTanpaPDIP itu, sebagiannya adalah pemuja Rizieq dan Bahar bin Smith serta simpatisan PKS.
Lantas, apa tujuan lain mereka naikkan tagar #SundaTanpaPDIP tersebut?
Menarget supaya anggota legeslatif dari PDIP tidak terpilih lagi di Jabar.
Sebagaimana kita ketahui bahwa meskipun Jabar itu gubernurnya bukan kader PDIP dan merupakan basis masa PKS serta Gerindra tapi anggota DPR-nya banyak juga yang berasal dari PDIP.
Mulai dari Junico Siahaan, Yadi Srimulyadi, Diah Pitaloka, Ribka Tjiptaning, Adian Napitupulu, Sukur Nababan, Rieke Diah Pitaloka, Ono Surono, Selly Andriany Gantina, Hasanuddin, Sutrisno, M Nurdin, hingga Dony Maryadi Oekon.
Lebih dari 10 kursi di DPR milik PDIP Dapil Jabar.
Sehingga kalau mereka berhasil merusak citra PDIP di Jabar tersebut, peluang kursi itu untuk diambil oleh PKS pada Pemilu 2024 mendatang sangat besar.
Partai boleh saja disebut partai dakwah dengan segala macam pernak-perniknya, tapi cara culas jalan terus.
Terakhir, justru tagar #BubarkanPKS yang menggema di Twitter. Kwkwkwk