JIS diributkan sebagai proyak gagal di era Anies Baswedan karena selain banyak persoalan yang mengurangi kenyamanan dan keamanan penonton, kini setelah digunakan dalam pertandingan Piala Dunia U-17 masih menyisakan persoalan yang sama. Isu kurangnya pemeliharaan pun terdengar, maklum saja PT Jakpro sebagai pemilik JIS tidak berpengalaman dalam mengelola sebuah stadion besar dengan kaliber seperti JIS.
Seakan-akan semua akan beres dengan sendirinya saat digunakan, tampak JIS tidak dipersiapkan dengan baik. Seharusnya untuk pertandingan tingkat dunia seperti ajang piala dunia U-17, lebih-lebih yang bertanding adalah Argentina melawan Brazil, pemilik melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, untuk menjamin kenyamanan dan keamanan baik pemain maupun penonton.
Kualitas rumput yang kering, tidak sebaik di lapangan stadion Si Jalak Harupat Bandung, mengindikasikan tidak ada perbaikan berarti setelah renovasi oleh PSSI beberapa waktu lalu. Kebetulan saat renovasi dilakukan, tidak ada hujan yang memungkinkan perbaikan drainase dilakukan, karena terjadi di musim kemarau.
```youtube
uXl9h8o5ojc
```
Kejadian banjir di jalan akses ke lapangan pertandingan, menjadi catatan penting, padahal umur stadion tidak setua GBK atau GBT Surabaya, namun kenapa keluhan seperti tak henti-henti berdatangan? Adakah ini sebagai buah do’a warga Kampung Bayam yang tergusur oleh proyek tersebut?
Kita bicara nasib warga Kampung Bayam yang diyakini sangat menunggu kebaikan managemen Jakpro untuk memberikan kompensasi memadai atas terusirnya mereka dari lahan yang digunakan JIS tersebut. Untuk menghuni rumah susun yang sengaja dibangun di dekat stadion pun ternyata tidak dibedakan dengan penghuni asal dari luar kampung Bayam, tentu saja mereka tidak mampu, karena kalangan mereka hanyalah kalangan tidak mampu.
Jika dipikirkan terkait capres nomor urut satu, Anies Baswedan yang juga ikut menyaksikan pertandingan di sana, warga Kampung Bayam sepertinya sudah tidak lagi menjadi pikiran Anies. Padahal sebelumnya dia berjanji akan mengakomodasi kebutuhan warga gusuran di sana. Kalsu begini ceritanya sama saja dengan ketika Anies menjadi pemimpin ibu kota, yang mana banyak janji kampanye mengantri untuk dibayar, namun hingga berakhir masa jabatan, yang ditunaikan hanya lima persen saja.
Adapun persoalan JIS, apakah akan dibawa hingga ke isu nasional? Kita tahu saat ini JIS sudah dikelola penggunaannya oleh PSSI, yang niscaya harus memenuhi standar internasional. Sayangnya hal ini tampak dikelola secara amatiran, tidak sepadan dengan nilai proyek yang dikeluarkan negara.