Pilpres dan Pilkada serentak yang akan dilakukan tahun depan telah membuat situasi politik memanas.
Tahun ini banyak orang menyebut sebagai tahun politik dimana proses politik memang akan dimulai tahapannya mulai tahun ini.
Pada tahun politik seperti ini rakyat akan semakin mendapat berbagai macam informasi, baik yang disampaikan melalui kader partai politik, relawan calon Presiden ataupun informasi yang beredar di media sosial.
Menjaga demokrasi di ruang digital sangatlah perlu. Menjelang pemilu 2024 mendatang.
Presiden Jokowi sendiri, sebagaimana diungkapkan oleh Usman Kasong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, telah memberikan pengarahan mengenai pentingnya literasi digital bagi masyarakat.
Hal ini sangatlah sejalan dengan apa yang secara konsisten dilakukan oleh Kominfo yaitu program peningkatan literasi digital bagi masyarakat.
Menjelang Pemilu 2024, ruang digital memang diyakini menjadi salah satu arena kampanye para kandidat yang maju ke kontestasi politik. Ruang digital akan digunakan sebagai sarana menarik perhatian dan membentuk opini publik.
Seharusnya para elite partai politik dan para relawan pendukung calon Presiden bisa melakukan edukasi politik yang baik melalui ruang digital.
Tetapi pada kenyataannya kita semua melihat bagaimana ruang digital malah seringkali menjadi ajang perang yang tanpa etika dengan berbagai berita hoax yang dimuntahkan dengan tujuan meracuni masyarakat dan memenangkan calon yang didukungnya.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, kementerian dan lembaga berupaya memastikan penyelenggaraan Pemilu berlangsung dengan baik agar menghasilkan para pemimpin yang sah atau legitimate.
"Jelang Pemilihan Umum Serentak tahun 2024, Kominfo bersama KPU, Bawaslu, DKPP, Kemendagri, Polri, TNI, BSSN, BIN, bahkan Kemenpan RB, mempersiapkan langkah pencegahan dan penanganan ruang digital dengan baik,” ungkapnya usai Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 bersama perwakilan kementerian dan lembaga di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (18/10/2022).
Kita semua juga pastinya sadar bahwa Pemilu 2024 akan berlangsung di tengah situasi dunia yang penuh tantangan. Oleh karena itu, ruang digital harus dijaga dengan baik agar proses demokratisasi lebih berkualitas. Hal itu hanya bisa dilakukan dengan koordinasi dan kolaborasi pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah pencegahan, diantaranya melalui literasi digital dan penanganan konten negatif.
Sistem elektronik Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil serta Komisi Pemilihan Umum harus dijaga dan perlu dilakukan pengujian terhadap kemungkinan terjadinya penerobos yang ingin mencari keuntungan dengan mencuri data dari dua institusi tersebut.
Sebagai masyarakat yang ingin menjaga bangsa ini seyogianya kita juga bisa membantu aksi Kominfo yaitu dengan melakukan literasi digital bagi masyarakat di sekitar untuk tidak menyebar hoax serta meneliti setiap informasi yang didapat dari sosial media.
Untuk tindakan penghapusan konten negatif dan tindakan hukumnya, tentunya ini akan menjadi porsi pemerintah yang dalam hal ini adalah Kominfo dan Polisi.
Kita tentunya ingat akan keterbelahan yang terjadi ketika pilkada dan pilpres yang masih berbekas sampai sekarang.
Tentunya kita semua tidak ingin itu terjadi karena akan memancing pihak tertentu baik dari dalam atau luar negeri untuk mengambil keuntungan dari keterbelahan yang terjadi.
Apalagi ketika saat ini Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah menunjukkan tajinya dan semakin diperhitungkan oleh masyarakat global.
Hal ini tentunya membuat para pihak yang merasa terancam rejekinya untuk melakukan hambatan bagi kemajuan Indonesia.
Maka apabila keterbelahan semakin menjadi karena pemilu, pihak pihak tersebut akan semakin gembira karena peluang untuk menghambat kemajuan Indonesia serta mengambil keuntungan dari kondisi yang terjadi, semakin nyata.
Tugas bagi kita yang mencintai negeri inilah untuk menjaga ruang digital serta melakukan literasi digital pada sekitar kita.
Bagaimana menurut teman-teman?
Salam Seword, Roedy S Widodo.
Sumber :