Kali ini cerita soal sahabat yang lain.
Sahabat yang ini adalah sahabat sejak SMA. Bedanya doi adalah golongan anak yang rajin dan pintar sementara aku adalah sebaliknya.
Lulus dari SMA di kampung beliau melanjutkan ke Fakultas Kedokteran salah satu PTN ternama . Setelah lulus dan selesai melakukan PTT nya beliau melanjutkan pendidikan spesialis bedah syaraf di sebuah PTN terkenal.
Lulus sebagai spesialis bedah syaraf, beliau tugas di Kalimantan Timur, menjadi satu satunya ahli bedah syaraf di Kaltim. Setelah beberapa tahun bertugas di Kaltim, beliau kembali ke almamaternya untuk mengajar serta berpraktek disana.
Suatu saat beliau bertemu dengan bupati dari kota kelahiran kami.
Oleh sang bupati, sahabatku ini diajak untuk pulang kampung, pindah ke kota asal kami. Sahabatku ini bersedia tapi dengan syarat sang bupati menyediakan peralatan yang dibutuhkan untuk dia bekerja yaitu peralatan diagnostik dan peralatan untuk operasi.
Tetapi dengan enaknya sang Bupati menjawab seharusnya tidak perlu mengeluh dengan kekurangan yang ada.
Woooi Bupati , emangnya kalau harus buka cranium (tengkorak kepala) bisa pakai gergaji besi ??
Ini adalah contoh bagaimana kepala daerah yang tidak mengerti bagaimana tanggung jawabnya dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.
Ada beberapa hal yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah daerah, misalnya fasilitas untuk dokter, dokter spesialis ataupun dokter gigi yang bertugas di daerah tersebut.
Sebagai PNS, maka gaji dati para pekerja medis tersebut diranggung oleh pemerintah pusat tetapi fasilitas seperti perumahan ataupun yang lain menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan.
Untuk penyediaan alat rumah sakit, apabila anggaran daerahnya tidak mencukupi maka daerah bisa minta ke Kemenkes.
Pemerintah daerah juga punya kewajiban membayar premi bpjs bagi warga yang kurang mampu di daerahnya.
Pemilihan Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan oleh Presiden Jokowi menurut penulis adalah terobosan yang cerdas.
Karena Menkes bukan seorang dokter, beliau tidak terikat dengan keanggotaan ormas profesi kedokteran serta terhindar dari kesetia-kawanan kolega sehingga lebih bisa berpikir jernih untuk mengurai simpul simpul yang sudah puluhan tahun terjadi.
Menurut penulis BPJS Kesehatan juga perlu terobosan dengan menempatkan orang diluar kalangan medis sebagai pemimpinnya.
Pemimpin BPJS harus bisa melihat secara seimbang sisi bisnis dan sisi sosialnya.
Selama ini terkesan BPJS Kesehatan hanyalah berfungsi sebagai juru bayar saja tanpa bisa mengeluarkan kebijakan demi sehatnya keuangan BPJS Kesehatan.
Salah satu aspek yang menjadi beban besar bagi keuangan BPJS Kesehatan adalah pasien dengan gagal ginjal yang perlu secara rutin dilakukan Hemodialisa (cuci darah).
Sudah saatnya BPJS ataupun Kemenkes berbicara dengan asosiasi Nefrologist untuk menetapkan Peritoneal Dyalisis sebagai standar terapi hemodialisa.
Memang hal ini akan merugikan pihak pihak yang selama ini diuntungkan dengan penggunaan mesin hemodialisa, yang sudah menjadi jaringan saling menguntungkan pihak pihak yang terlibat.
Dengan Peritoneal Dyalisis maka beban keuangan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan akan turun minimal 50% untuk menanggung pasien yang memerlukan cuci darah.
Apalagi kalau pengadaan cairan dan barang habis pakai yang diperlukan untuk Peritoneal Dyalisis dilakukan deal terpusat oleh BPJS, tidak diserahkan kepada masing masing rumah sakit.
Apabila hal itu dilakukan maka saya yakin akan ada pengusaha lokal yang berani melakukan investasi untuk pembuatan cairan dan barang habis pakai yang dibutuhkan sehingga tidak perlu import lagi.
Ada satu fenomena yang juga harus disikapi dengan benar. Apabila seseorang memerlukan cuci darah maka walaupun secara ekonomi kuat, orang tersebut akan segera mengurus bpjs agar biaya cuci darahnya ditanggung oleh bpjs.
Hal yang seperti ini menurut saya harus disikapi dengan tegas.
BPJS adalah upaya mulia pemerintah untuk membantu masyarakat banyak tetapi tentunya para pimpinan bpjs Kesehatan patut menjaga kesehatan keuangannya sehingga bpjs Kesehatan dapat berfungsi sebagaimana dimaksudkan.
Semoga apa yang sudah penulis paparkan dapat menjadi masukan bagi para pengambil keputusan untuk dapat memperbaiki pelayanan kesehatan masyarakat.
Bagaimana manurut teman-teman.
Salam Seword, Roedy S Widodo.
Sumber :
https://www.liputan6.com/amp/4105169/idi-urusan-kesehatan-juga-tanggung-jawab-pemerintah-daerah
https://apac.mykidneyjourney.com/id/peritoneal-dialysis-homp