Memang yang namanya kebijakan pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Apalagi kebijakan tersebut berskala besar, akan semakin banyak yang mendukung dan berusaha menggagalkannya.
Salah satu kebijakan berskala besar ini adalah rencana pemindahan ibukota negara ke Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur.
Pemindahan ibukota negara tersebut bukan tanpa alasan. Tapi banyak banget faktor yang mendesak kenapa pusat pemerintahan mesti tidak lagi di Jakarta.
Pertama, beban DKI Jakarta sudah terlalu berat. Yang salah satu penyebabnya adalah kota tersebut dijadikan sebagai pusat ekonomi sekaligus pusat pemerintahan. Sehingga penduduknya membludak.
Jadi jangan heran kalau sering terjadi banjir, penurunan air tanah, penurunan permukaan tanah hingga terjadi kemacetan yang luar biasa. Karena daya tampung dan daya dukung DKI sudah tidak memadai lagi.
Di samping itu, dengan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya maka permasalahan baru juga akan terus muncul.
Kedua, Jakarta bisa dikatakan tidak kondusif lagi dengan adanya kelompok intoleran seperti eks FPI dan PA 212.
Sekarang DKI terlihat adem ayem karena Rizieq dan Bahar bin Smith lagi mendekam di penjara saja. Tapi suatu saat nanti mereka akan keluar dan berceramah lagi dengan provokasi-provokasinya.
Ketiga, ibukota negara memang seharusnya di tengah. Tidak condong ke kiri dan tidak condong ke kanan. Seperti ibu kita-lah, yang berada di tengah-tengah anak-anaknya alias tidak pilih kasih.
Nah, lokasi ibukota negara baru tersebut pas berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.
Di samping itu, ditunjang oleh berdekatan dengan kota yang sudah berkembang terlebih dahulu yakni Balikpapan dan Samarinda. Serta pemerintah punya lahan di sana seluas 180 ribu hektar. Sehingga bisa meminimalisir pengeluaran karena tidak perlu beli lahan lagi.
Nah, alasan-alasan ini sebenarnya sudah disampaikan oleh pemerintah di media mainstream maupun media sosial. Termasuk Presiden Jokowi sendiri sudah secara langsung mengemukakan alasan logis kenapa ibukota negara harus pindah.
Bukan gampang lho memindahkan ibukota negara itu. Tapi karena ini mendesak, harus dilakukan oleh presiden. Meskipun gajinya sebenarnya tidak naik alias tetap saja begitu.
Tapi bagi kelompok sebelah tetap saja semua 'Salawi' (salah Jokowi). Bahkan, kalau bisa jangan ada satupun kebijakan Presiden Jokowi yang berhasil. Yang muaranya mantan Walikota Solo itu dicap buruk oleh masyarakat.
Memang kalau dipikir jahat banget pasukan Kadrun ini.
Tapi mau diapakan lagi. Mereka juga WNI. Kalau berasal dari negara Wakanda, bisa-lah dideportasi ke negara kampung halaman Black Panther tersebut.
Nah, salah seorang yang berusaha menggagalkan pemindahan ibukota negara ini adalah kader Partai Ummat, Mustofa Nahrawardaya.
Caleg gagal PKS dan PAN tersebut awalnya gak terkenal. Hingga ia tersandung kasus menyebarkan hoax dan ditangkap polisi.
Yang membuat Tofa menjadi sorotan kala itu adalah ia menjadikan istrinya seperti BPKB motor, yakni sebagai penjamin supaya dirinya bisa keluar dari penjara.
Istri kok dijadikan jaminan? Kan gak ada akhlak nih orang.
Lantas, apa yang dilakukan oleh Tofa agar ibukota negara tetap di Jakarta?
Seperti biasa koar-koar di Twitter.
Melalui akun Twitter kesayangannya @TofaTofa_id, Mustofa Nahrawardaya mengatakan,
"Sepertinya, banyak tanda-tanda alam di Kalimantan Timur yang harus menjadi introspeksi bagi kita semua. Batalkan pindahan Ibukota! Tks".
Entah tanda-tanda alam seperti apa yang dia maksud. Tapi yang pasti di cuitannya tersebut ada kata-kata provokator 'batalkan pemindahan ibukota negara'.
-o0o-
Tapi apa daya untung tak dapat diraih malang tak dapat ditolak.
Bukannya pernyataan Tofa itu mendapat restu dari alam, RUU IKN malah disahkan menjadi Undang-undang.
Dan ia malah kena skakmat netizen soal istrinya dijadikan seperti BPKB motor itu.
"Ustad Tofa, antum amankan isteri panjenengan aja. Jangan sampai jadi jaminan lagi," ujar pemilik akun Twitter @HusniTamrin34
Hahaha.
Gak laki banget si Tofa ini. Istri kok dijadikan jaminan penangguhan penahanan? Kalau bank bisa menerima istrinya sebagai jaminan pinjaman uang, bisa-bisa istrinya sudah digadaikan juga. Rp 10 juta.
"Yang jelas cabut dulu penangguhan penahanan si Topa. Sampai kapan istri dijadikan jaminan? Masa nggak ada kadaluwarsanya?," cuit pemilik akun Twitter @Lukmanharijant4
Sampai sekarang si Tofa ini masih menyandang status sebagai tersangka lho.
Meskipun sudah berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tapi hingga kini belum ada berita SP3 kasusnya tersebut dikeluarkan oleh Polri.
Mulut boleh saja koar-koar. Tapi kalau sudah menjadikan istri seperti BPKB motor sebenarnya suami sudah gak ada harga diri lagi.
Aktivis perempuan dan penganut paham feminsime perlu bersuara akan hal ini.