Politik

Waspada Potensi Pengerahan Kembali Kades di Pilkada Serentak .

Xhardy a month ago 257.0

Pada pilpres lalu, banyak yang merasa yakin ada pengerahan kepala desa untuk membantu dukungan kepada capres tertentu. Sudah tahu lah ya siapa capres-cawapres yang dimaksud. Bahkan saat sidang sengketa, isu ini menjadi salah satu fokusnya. Bahkan ada kepala desa yang diduga diintimidasi bahkan diancam jika nekat mendukung capres-cawapres di luar capres-cawapres yang didukung sang raja.

Benar-benar pilpres yang brutal, begitulah keyakinan banyak orang. Tidak fair dan sportif. Demi sang anak, sang raja turun tangan bahkan menjadi tukang bansos agar masyarakat terharu dan memilih anaknya. Hasilnya luar biasa. Sang anak menang telak dengan mudah. Tanpa keringat yang banyak. Karpet merah disiapkan, dia tinggal berjalan santai menuju impian.

Saat ini mulai ada yang menduga pengerahan kepala desa akan dilakukan untuk pilkada nanti. Ini sangat mungkin terjadi. Bisa jadi, pengerahan ini dilakukan untuk mendukung salah satu calon kepala daerah yang mendukung sang raja atau yang satu kelompok dengan mereka yang mendukung sang raja.

Apalagi kalau nanti anak bungsu sang raja ternyata juga ikut dalam kontestasi pilkada, strategi di pilpres pasti akan diulangi lagi di pilkada. Alat negara dikerahkan lagi untuk menjalankan strategi politik yang sama persis karena hasilnya terbukti fantastis.

Jangan dikira ini tidak akan terjadi. Sebuah strategi politik yang efektif, pasti akan diulangi lagi. Percayalah, dalam politik ada juga yang namanya latah. Apalagi sang raja masih berkuasa.

Kadang miris melihat kondisi negara ini. Negara ini seakan tidak punya harapan lagi. Mencengkeram negara ini sangat mudah, bahkan konstitusi dan aturan bisa diakali demi mencapai ambisi politik, tidak peduli meskipun dihajar oleh ribuan hujatan dari masyarakat. Kulit muka terlalu tebal dan keras, setebal dan sekeras brankas besar. Demi keluarga, kepentingan rakyat dienyahkan. Apa yang tidak etis, tetap dilakukan. Apa yang diprotes warga, tetap dijalankan.

Masyarakat harus sadar akan pola ini. Mau sampai kapan terus dipengaruhi bahkan dibodohi dengan strategi ini? Masyarakat hanya dijadikan batu loncatan. Setelah itu, masyarakat tetap jadi masyarakat biasa. Yang menang bisa tertawa dan menikmati enaknya jadi penguasa. Masyarakat tetap harus berjuang dan menjalani hidup seperti biasa.

Kalau ini terus terjadi, untuk apa ada pilpres dan pilkada. Semua bisa diatur dan dikerahkan. Semua bisa dikondisikan dengan gampang. Sungguh kacau.

Bagaimana menurut Anda?