Kurang dari dua tahun lagi, masa kepemimpinan Presiden Jokowi di periode keduanya akan berakhir. Sesuai konstitusi, Indonesia harus memilih presidennya yang baru.
Tapi sebagian dari rakyat Indonesia merasa bahwa tidak ada yang pantas memimpin Indonesia selanjutnya setelah melihat apa yang bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi. Mereka beranggapan bahwa Presiden Jokowi telah meletakkan batas yang tinggi sebagai seorang Presiden. Mereka menginginkan Pak Jokowi menjabat Presiden untuk ketiga kalinya, didampingi oleh Prabowo Subianto, mantan capres dua kali dan saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Kelompok ini menamakan diri sebagai Komunitas Jokowi Prabowo (Jokpro) 2024. Terkait dukungan terhadap pasangan ini, Sekretaris Jenderal Komunitas Jokowi - Prabowo (Jokpro) 2024 Timothy Ivan Triyono memberikan penjelasanya.
“Jangan sampai nanti di 2024 kita tidak bisa mencari pengganti Pak Jokowi atau penerus Pak Jokowi. Bagi kami, Pak Jokowi itu sudah membuat benchmark yang cukup tinggi untuk kepemimpinan di masa yang akan datang,” kata Timothy dalam siaran pers pada Sabtu (15/1/2022).
Apa yang digaungkan kelompok ini ternyata sejalan dengan hasil survei Indikator Politik Indonesia. Lembaga Sigi ini merilis hasil survei terbarunya, yang mengungkap tren dukungan terhadap Presiden Jokowi tiga periode terus meningkat.
September 2021 dukungan Presiden Jokowi untuk maju 3 periode hanya 27,5%, November 2021 meningkat ke angka 38,4%, dan pada Desember 2021 kembali meningkat menjadi 40%.
Sementara dukungan publik terhadap perpanjangan masa jabatan presiden untuk tiga periode pada September 2021 hanya 23,9%, November 2021 menjadi 35,6%, dan Desember 2021 menjadi 38,6%.
Di lain pihak, ada juga kelompok yang menginginkan Pak Jokowi menjadi wakil dari capres Prabowo. Prabowo-Jokowi 2024. Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan demi melanjutkan kesinambungan kerja dan pembangunan nasional yang pada masa periode kedua Presiden Jokowi berada dalam posisi sulit akibat krisis global dan pandemi Covid-19.
Kedua pilihan tersebut, tiga periode ataupun bila Pak Jokowi sebagai wakil presiden, tentu sah-sah saja sebagai sebuah aspirasi, terutama dalam dunia demokrasi. Yang terpenting tidak bertentangan dengan peraturan-hukum yang berlaku.
Itu masalahnya, demi mengakomodir pilihan tersebut, ada peraturan negara yang harus terlanggar. Memang masih ada kesempatan lebih-kurang dua tahun lagi menjelang 2024 yang bisa dimanfaatkan untuk membuat peraturan pencapresan yang memungkinkan untuk mengakomodir keinginan tersebut. Tapi hal tersebut tentu akan menjadi tampilan buruk dalam praktik bernegara dan berdemokrasi.
Sebenarnya agak berlebihan anggapan bahwa kemungkinan tidak akan ada calon presiden selanjutnya yang sehebat Pak Jokowi, ataupun kekhawatiran bahwa presiden selanjutnya tidak akan mampu menjaga dan melanjutkan pencapaian Pak Jokowi. Tapi setiap masa pasti akan melahirkan generasi yang sesuai dengannya, dan setiap generasi akan menemukan pemimpinnya, begitu pula dengan masa setelah Pak Jokowi nanti. Pasti akan ada sosok yang mampu memimpin mereka, melanjutkan apa yang telah dirintis pendahulunya.
Pun bila kemudian benar bahwa presiden terpilih kualitasnya lebih rendah dari Pak Jokowi, sebut saja sebagai bagian alamiah sebuah perjalanan. Tapi hal tersebut bukan tanpa pilihan usaha untuk kebaikan.
Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan memperkuat DPR dan DPD sebagai mitra dan pengawas pemerintahan baru itu. Tentu saja suatu usaha yang sesuai dengan kapasitasnya sebagai warga negara pemilik suara. Minimalis memang, tapi begitulah kenyataannya.
Para wakil rakyat itulah nantinya yang diharapkan dapat menjadi "anjing penjaga" bagi presiden agar tidak neko-neko dan menyimpang dari tujuan negara. Untuk itu jangan pilih partai yang oligarkis. Atau pilihlah wakil rakyat tidak mendukung oligarki. Pilih wakil rakyat yang benar-benar ingin menjadi wakil, bukan yang marah-marah melulu dan menang-menangan tak tahu aturan.
Dengan wakil rakyat yang berkualitas diharapkan membuat pemerintah yang dikhawatirkan kurang berkualitas itu, menjadi berjalan baik karena optimalnya fungsi pengawasan. Agar setidaknya tidak menambah masalah baru.
Sebetulnya juga inilah yang terpenting. Jangan seret-seret Pak Jokowi untuk hal yang akan melanggar peraturan yang telah disepakati. Jangan sangkutkan Pak Jokowi untuk hal yang hanya membuat beliau semakin diolok-olok. Sudah cukup. Jangan bebankan lagi pada beliau tuntutan-tuntutan yang berlebihan.
Sudah menjadi tanggung jawab bersama siapa pemimpin selanjutnya, dan tentu saja dengan segala konsekuensinya. Cukup berikan respek yang semestinya kepada Pak Jokowi atas apa yang telah dilakukannya untuk Indonesia sejauh ini.