Koalisi Indonesia Maju adalah koalisi gemuk, malah bisa dibilang sedikit obesitas. Selain itu, gemuk juga ambisi mereka. Biasanya koalisi seperti ini mudah kelihatan masalahnya. Begitu ada konflik, koalisi ini akan kelihatan keropos karena banyak yang yakin koalisi ini dipersatukan bukan karena kesamaan visi misi, tapi karena faktor lain yaitu diduga saling sandera dan saling menekan.
Tanda-tandanya sudah mulai kelihatan.
Yang paling jelas adalah ketika Golkar dengan berani meminta jatah 5 kursi menteri.
Dan ini bikin beberapa partai lain agak resah, kalau menurut pengamatan saya. Demokrat bilang, ada baiknya partai koalisi menahan diri karena hasil penghitungan suara belum selesai. Lebih baik jatah menteri diserahkan kepada presiden terpilih.
Sedangkan PAN gak mau kalah. Mereka bilang, PAN selalu setia mendukung Prabowo selama tiga kali pilpres. PAN tidak pernah pindah dukungan, bahkan Prabowo pernah berpasangan dengan Hatta Rajasa yang menjadi ketua umum PAN di Pilpres 2014. Mereka mengaku, kalau dari sisi historis, bisa saja PAN berharap lebih. Ujung-ujungnya, semua dikembalikan kepada hak prerogatif presiden.
Dan kabarnya Prabowo mau merangkul partai lain di luar koalisi, termasuk PDIP, PPP dan partai Koalisi Perubahan. Seandainya, mereka semua masuk, anggap aja semua dirangkul masuk, udah pasti jatah menteri masing-masing partai makin sedikit. Apakah partai koalisi mau? Mereka capek-capek berjuang, tapi partai di luar koalisi diajak masuk dan dikasih jatah menteri.
MKGR dari Golkar pernah bilang, kabinet Prabowo-Gibran sebaiknya diisi oleh orang-orang yang berjuang untuk kemenangan Prabowo-Gibran. Sangat tidak adil jika ada partai lain yang tidak berjuang untuk kemenangan Prabowo-Gibran, tapi dapat kursi yang lebih banyak dari partai Golkar.
Ada juga isu Jokowi mau ditunjuk sebagai ketua koalisi, yang posisinya di atas partai politik. Ini yang mengusulkan adalah PSI, dan ada beberapa tanda, partai lain agak gelisah.
Kalau saya lihat, yang paling gelisah adalah Gerindra. Jika Jokowi memimpin koalisi besar, ini kayak ada matahari kembar. Prabowo mungkin khawatir dia bakal disetir, atau bahkan ditekan sehingga ruang geraknya sebagai presiden jadi sempit.
Kalau menurut Ketua Umum Projo Budi Arie, usulan Jokowi memimpin koalisi besar adalah pertimbangan politik yang masih jauh.
Kalau menurut AHY, ada sedikit pesan tersirat bahwa Prabowo adalah pemimpin koalisi, jadi Prabowo lah yang punya hak dan kewajiban secara moral untuk memikirkan koalisi ke depannya mau gimana.
Menunjuk Jokowi sebagai ketua koalisi sama saja partai di koalisi tidak akan bisa lepas dari bayang-bayang Jokowi. Apalagi jika rumor mereka disandera oleh berbagai kasus adalah benar, maka mereka bakal makin menderita. Mereka bakal mati-matian lepas dari cengkeraman itu.
Selain itu Jokowi juga dikabarkan akan bergabung ke Golkar, bahkan bisa diangkat sebagai ketua umum menggantikan Airlangga. Ada satu syarat yang jadi penghalang, yaitu minimal harus lima tahun kaderisasi. Atau AD/ART partai diubah, dan itu harus diubah lewat Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub.
MKGR bilang Munaslub tidak mungkin digelar dalam waktu dekat, karena Munas udah dekat tinggal hitungan bulan. Selain itu mereka juga mendukung Airlangga untuk kembali menjadi Ketua Umum Golkar, karena Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga udah terbukti membawa Golkar lebih baik.
Ini adalah kode, tampaknya banyak yang tidak setuju Jokowi masuk ke Golkar dan mendadak langsung jadi ketua umum. Ada rasa gelisah kalau AD/ART diubah seenaknya demi Jokowi. Kalau dipaksakan, mungkin Golkar akan kembali terpecah.
Melihat demokrasi diperlakukan dengan buruk, dan melihat bagaimana koalisi ini terbentuk, saya rasa bakal banyak konflik di masa depan. Tapi ya sudahlah, kita sebagai rakyat biasa bisa apa. Elit politik, kalau pun cakar-cakaran, rakyat biasa tetap pusing memikirkan hidup yang makin sulit, harga kebutuhan pokok yang terus naik, pajak akan naik dll. Mikirin diri sendiri aja kadang udah pusing, apalagi mikirin konflik dari pejabat dan elit politik.
Bagaimana menurut Anda?