Dari awal dari sekian partai di DPRP Jakarta, PSI paling konsisten mengkritik berbagai kebijakan Anies. Gubernur satu ini memang terkenal dengan banyak program nyeleneh seperti rumah DP 0 rupiah untuk kalangan menengah ke atas, sumur resapan dan lainnya. Kini di akhir penghujung kepemimpinannya, bukan warga miskin yang jadi perhatian malah pergantian nama jalan. Entah apa maksud mengganti nama jalan menjadi tokoh betawi. Mungkin Anies ingin menghilangkan stempel politik identitas dan agama yang selalu dikaitkan padanya.
Tentu saja pergantian nama jalan ini tidaklah semudah yang dibayangkan bagi rakyat kecil. Kepolisianpun menegaskan bahwa warga harus mengurus administrasi ulang termasuk biayanya. Anies harusnya berpikir bagaimana mengembalikan program gubernur terdahulu seperti normalisasi sungai. Bukan malah cuci tangan dengan sok bergaya betawi. Tentu saja kelakuannya ini tambah menyengsarakan warga DKI yang hampir setengah dasawarsa menderita oleh kebijakannya. Bahkan politisi PSI, Giring Nidji memberi sindiran menohok terkait nama jalan yang harusnya diperjuangkan.
Sbelumnya diberitakan bahwa Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Giring Ganesha mengusulkan Almarhum Nenek Hindun menjadi salah satu nama Jalan di Jakarta. Menurutnya hal ini patut diperjuangkan.
"Nama jalan Almarhum Nenek Hindun ini lebih tepat untuk diperjuangkan menjadi nama jalan baru di Jakarta," kata Giring di akun Twitter pribadinya, Sabtu (25/6/2022).
Menurut Giring, Jalan Nenek Hindun nantinya akan menjadi pengingat bahwa ada seorang warga Ibu Kota yang menjadi korban politik identitas.
"Untuk mengingatkan kita ada seorang warga yang menjadi korban jahatnya politik identitas dan politisasi agama," ungkap Giring.
Diketahui, Nenek Hindun merupakan warga Jakarta yang wafat pada 2017 silam. Dari kabar yang beredar, warga menolak memsalatkan jenazah Nenek Hindun lantaran diduga memilih pasangan Ahok-Djarot pada Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran pertama.
Di samping itu, terkait nama jalan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan mengganti 22 nama jalan di Ibu Kota. Anies menggantinya dengan nama-nama tokoh Betawi.
Keputusan Anies itu menuai pro dan kontra, termasuk Giring yang menolak hal tersebut. Kebijakan Anies itu dianggap menyusahkan warga lantaran harus mengurus ulang berbagai administrasi.
Semoga saja kedepannya DKI jakarta bisa mendapat pemimpin amanah yang tak lagi mengobarkan warga demi kepentingan pribadi. Almarhum nenek Hindun dan keluarganya menjadi saksi bagaimana jahatnya politik identitas dan agama diberlakukan waktu itu. Untungnya kini ormas HTI, FPI berikut pentolannya telah diamankan. Tinggal ustadz-ustadz ekstrimis dan provokatif yang masih bergentayangan.
Jangan sampai apa yang menimpa DKI terulang dalam gelaran pilpres 2024 mendatang. Rakyat Indonesia harusnya belajar dari kasus pilkada DKI dan berfokus pada calon pemimpin dengan kinerja mumpuni. Abaikan janji surga yang berujung pada nestapa dunia. Apalagi adu domba SARA dan sebagainya yang menyisahkan trauma bagi generasi kelak. Andai saja pola pikir kita berubah dan berpikir maju, dipastikan capres yang terpilih bisa membawa negara ini ke arah yang lebih maju.
Begitulah kura-kura
Referensi: