Saya ingat betul Presiden Jokowi beberapa kali menyampaikan bahwa dalam hidup ini harus berani tanggung resiko. Jika tidak berani, hidup kita sulit berkembang. Paling penting sebelum bertindak memikirkan terlebih dahulu dengan matang.
Hal ini sering diterapkan dalam kebijakan Presiden Jokowi. Di era pemerintahannya Jokowi mengeluarkan kebijakan membangun infrastruktur secara masih di seluruh wilayah Indonesia. Penuh resiko memang, dana APBN terkuras bahkan utang Indonesia terus membengkak.
Tetapi Jokowi yakin manfaat pembangunan infrastruktur akan terasa beberapa tahun ke depan. Buktinya tentu kita rasakan bersama. Kebijakan cukup ekstrim yang telah dilakukan menjelang akhir pemerintahan Jokowi adalah pemindahan Ibu Kota.
Wow kebijakan yang super berani. Sebelum Jokowi belum ada satupun Presiden yang berani mengeksekusi pemindahan ibu kota ini. Hanya wacana dan wacana belaka. Karena pemindahan ibu kota sangat beresiko. Menguras anggaran dan memerlukan kerja keras semua pihak.
Kerja keras dari pemerintah, persetujuan dari DPR yang harus membuat UU pemindahan ibu kota dan penolakan dari berbagai pihak. Isu pemindahan ibu kota menjadi sasaran protes bagi pihak oposisi. Tapi wibawa Jokowi mampu meloloskan RUU menjadi UU pemindahan ibu kota. Partai yang tidak setuju hanya PKS saja.
Pemerintah telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur.
Jokowi menyatakan, beban di Jakarta dan pulau Jawa sudah terlalu berat. Dengan demikian, ia memutuskan ibu kota baru harus di luar pulau Jawa. Pihak yang tidak setuju mempertanyakan apa urgennya pemindahan ibu kota negara, toh tidak akan mengurangi kemacetan Jakarta secara signifikan?
Setidaknya ada tiga alasan yang mendasarinya, pertama, penduduk Jawa terlalu padat. Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015 menyebutkan, sebesar 56,56 persen masyarakat Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa.
Sementara di pulau lainnya, persentasenya kurang dari 10 persen, kecuali pulau Sumatera. Penduduk Sumatera sebesar 21,78 persen dari keseluruhan masyarakat Indonesia, atau sebanyak 56.932.400 jiwa. Di Kalimantan, persentase penduduk Indonesia hanya 6,05 persen atau 15.801.800 jiwa.
Di Sulawesi, persentase penduduk Indonesia sebesar 7,33 persen atau 19.149.500 jiwa. Di Bali dan Nusa Tenggara, penduduknya sebanyak 14.540.600 jiwa atau 5,56 persennya penduduk Indonesia. Sementara di Maluku dan Papua memiliki persentase paling kecil, yakni 2,72 persen atau 7.103.500 jiwa.
Kedua, kontribusi ekonomi terhadap PDB. Kontribusi ekonomi pulau Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia atau Produk Domestik Bruto (PDB), sangat mendominasi. Sementara pulau lainnya jauh tertinggal.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, kontribusi ekonomi terhadap PDB di pulau Jawa sebesar 58,49 persen. Sebanyak 20,85 persen di antaranya disumbang oleh Jabodetabek. Sementara pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa sebesar 5,61 persen.
Ketiga, krisis ketersediaan air. Ketersediaan air bersih menjadi salah satu concern pemerintah dalam menentukan lokasi ibu kota baru. Orang yang pernah tinggal di Jakarta tentu merasakan bagaimana air bersih merupakan sesuatu yang mahal.
Penduduk Jakarta sangat padat sehingga berebut air bersih dari dalam tanah. Sedangkan air tanah terus berkurang dan berpolusi. Apalagi ada isu bahwa Jakarta suatu saat bisa tenggelam.
Selain itu Jakarta mudah diperbaikan cuaca. Jika musim hujan mudah banjir dan merepotkan semua pihak. Jika kemarau cuaca sangat panas dan air bersih menjadi lebih sulit.
Kemacetan sebagai salah satu masalah pokok selain banjir harus segera dicari solusinya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) tidak akan berdampak pada kemacetan di Jakarta. Anies menyebut sektor pemerintahan hanya menyumbang 7 persen kemacetan Jakarta selama ini.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat 59,7 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020. Nantinya 59,7 ribu akan pindah ke ibu kota baru. Jumlah yang akan pindah ke ibu kota bukan hanya PNS nya saja tapi kemungkinan besar dengan keluarganya.
Jika diasumsikan setiap PNS telah berkeluarga mempunyai 1 istri dan 2 anak, maka yang akan pindah 59,7 x 4 =238,8 ribu orang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara. Lumayan lah.
Mungkin benar apa yang disampaikan Anies bahwa ektor pemerintahan hanya menyumbang 7 persen kemacetan Jakarta selama ini. Tapi keluarga PNS dan efek pemindahan ibu kota sedikit banyak akan membuat Jakarta bisa lebih baik.
Sumber :