Sengketa Pilpres dianggap sudah selesai bagi sebagian masyarakat berikut elitenya. Sah ala Mahkamah Konstitusi Prabowo menjadi Presiden Indonesia ke 8 menggantikan Jokowi.
Dengan segala carut marutnya, Pemilu menorehkan catatan pilu sebagai pesta Demokrasi yang tidak Demokratis. Indonesia masuk era otokrasi : sistem Pemerintahan dimana kekuasaan absolut atas suatu negara terkonsentrasi di tangan penguasa, yang keputusannya tidak tunduk pada batasan hukum eksternal maupun mekanisme aturan kontrol rakyat.
Bagaimana keputusan sengketa Pilpres sudah dibuat sebelum digelar sidang sengketa hasil Pilpres oleh MK. Demokrasi tetap terjadi saat semua gugatan, pendapat, perbedaan diakomodir, namun keputusan tidak berpihak pada fakta.
Dissenting opinion sudah disetting agar beraroma demokratis antar hakim MK. Hasilnya tetap menyatakan cawe-cawe Presiden bukan sebuah pelanggaran hukum. Bansos tidak mempengaruhi pemilih menentukan pilihannya. Dan intervensi aparat halal dilakukan sepanjang itu mendukung paslon dukungan pemerintah.
MK mengawalinya dengan meloloskan Gibran tanpa etika, lalu menuntaskannya dengan pembelaan atas cawe-cawe Jokowi. Itulah produk hukum yang harus dipatuhi karena terkait kepentingan warga bansos 58%
PDI Perjuangan sebagai partai yang mendukung Jokowi 2 periode justru dianggap sebagai biang keladi kerusakan demokrasi. Namun hinaan, merendahkan hingga menyepelekan tidak akan pernah bisa menenggelamkan PDIP yang sudah kuat dengan motto : Partainya Wong Cilik
2024 jumlah wong cilik berkurang karena sebagian merasa menjadi bekas wong cilik usai menerima Bansos.
Merekalah yang meninggalkan PDIP karena membela Jokowi, tapi usai Jokowi turun tahta apakah Prabowo akan membela mereka, dipastikan tidak. Dan ketika para bekas wong cilik itu ada persoalan, tempat mereka hanya di PDIP dan mereka akan kembali.
PDI Perjuangan tetap akan menjadi partai terbesar jumlah massa pendukungnya, meskipun tidak menjadi partai terkuat untuk urusan kekuasaan. Golkar sebagai partai terkuat kini merangsak naik menjadi terbesar yang hanya berselisih 2% dengan PDI Perjuangan.
Jokowi dan keluarga besarnya sudah dibuang oleh PDI Perjuangan, dan itu sejak dulu diharapkan oleh Golkar yang sudah siap menampung dinasti politik dari Solo. Usia kursi Presiden Jokowi tinggal 5 bulan hingga Oktober. Presiden baru Prabowo tanpa Jokowi tinggal menunggu realisasi pengingkaran kontrak politik mereka berdua. Gibran sebagai ban serep akan lebih banyak disimpan, bukan dibawa-bawa kemana kendaraan bepergian. Sekedar jadi syarat kelengkapan perangkat kenegaraan.
Sebagaimana Jokowi juga memperlakukan Ma'ruf Amin selama 5 tahun.
Prabowo tanpa Jokowi akan berjalan tanpa kepercayaan publik, karena mereka kemarin memilih Prabowo karena Jokowi. Mereka baru menyadari ternyata Prabowo bukan Jokowi yang brilian bermain catur.
Prabowo hanya salah satu bidak catur Golkar. Partai yang selangkah lagi kembali berkuasa dengan Neo Orba dan Neolib yang bangun dari tidur panjangnya.