DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diberitakan telah menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 sebesar Rp83,78 triliun. Angka ini hanya bertambah sekitar Rp1,2 triliun jika dibandingkan dengan APBD 2022 ketika Anies-Riza masih bercokol sebagai DKI-1 dan DKI-2, yang sekaligus menjadi tahun terakhir masa jabatan mereka.
Rapor penggunaan APBD selama lima tahun terakhir di bawah rezim Anies sebagai gubernur, rasanya lebih banyak kontroversinya daripada berita positif dan hasil yang dapat dirasakan oleh warga Jakarta secara keseluruhan.
Ada tiga program utama yang akan dikebut selama Jakarta dipimpin oleh Pj Gubernur Heru Budi Hartono adalah pengendalian banjir, penanganan kemacetan, dan antisipasi dampak dari penurunan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2023, yang sangat mungkin terdampak oleh resesi global.
Makanya, hampir separuh dari APBD DKI Jakarta 2023, tepatnya 41,27 persen akan difokuskan untuk tiga program prioritas tadi, yang kalau dirupiahkan bisa lebih dari 30 triliun rupiah.
Angka yang fantastis jika dilihat dari nominalnya, tapi mungkin akan sangat merepotkan Heru Budi buat mengalokasikan dengan tepat, karena Pemprov DKI Jakarta masih harus berurusan dengan program pada masa Anies memerintah yang meski tampaknya tertulis tapi mungkin realitas di lapangan nol besar, seperti program pengendalian banjir yang praktis mendeg sejak Anies memerintah, terutama program pengerukan sungai yang mamdeg.
Bicara soal sangu 83 triliunan rupiah itu, harapan besar disematkan ke pundak Heru Budi, dengan hasil yang ingin secara nyata dilihat tak hanya oleh warga Jakarta, juga warga di luar Jakarta yang seperti wait and see menantikan nasib penanganan banjir dan pembangunan di Jakarta pada 2023 nanti.
Saya pun termasuk menantikan terobosan apa yang akan terjadi setelah APBD ada di bawah kendali penuh Heru Budi untuk dikelola dengan sebaik mungkin. Maklum, saya sempat mencoret Jakarta sebagai daerah yang ingin atau perlu saya kunjungi, karena saya tak melihat ada yang menarik sejak Anies terkesan lebih banyak berfoya-foya dengan uang rakyat, termasuk buat membiayai gaji puluhan anggota TGUPP dan berbagai proyek yang terkesan fantastis tapi amburadul itu.
Jangan lupakan warisan utang rezim Anies saat proyek Formula E yang semula diklaim untung besar, malah kabarnya masih menyisakan utang yang kudu diselesaikan dengan cara membayar, bukan dengan kata-kata manis dan sopan belaka.
Jadi, kita doakan agar Heru Budi bisa amanah dengan sangu 83,78 triliun rupiah, yang hasilnya bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga DKI Jakarta, bukan untuk membayar balas budi kepada siapa pun demi memenuhi ambisi politik seperti yang pernah terjadi.
Begitulah kura-kura...
Sumber: