Malam ini saya menyaksikan video rapat Komisi III DPR RI yang mengundang kembali Mahfud MD selaku Menko Polhukam, Sri Mulyani Indrayanti, Menteri Keuangan dan Ivan Yustiavandan, Ketua PPATK, melalui surat undangan bernomor B/4511/PW.01/DPR RI/4/2023 dan ditandatangani langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Lodewicjk F Paulus tertanggal 3 April 2023.
Kalau pada video sebelumnya dimana Mahfud MD begitu berjaya menjabarkan 2 esensi yang disampaikan, yaitu terkait legal standing dirinya selaku ketua Komite TPPU sekaligus sebagai Menko Polhukam yang telah mengumumkan adanya sejumlah dana sebesar Rp 349T ke publik, sampai menggunakan "mau ke toilet" sebagai analogi tidak adanya larangan dalam peraturan atau hukum artinya boleh dilakukan tanpa harus mempertanyakan "pasal berapa?", dan terkait asal usul angka sejumlah Rp 349T, hari ini Menteri Keuangan kita yang cukup berjaya yang mampu membuat semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi III yang bertanya, secara seragam menyampaikan pujian betapa jelasnya penjabaran Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang angka, jumlah oknum, jumlah surat LHA dan LHP. Walaupun hampir semua penanya itu mengakhiri pertanyaan dan pernyataannya seolah-olah menyalahkan Mahfud MD karena serampangan mengumumkan jumlah sebesar Rp 349T yang telah membuat "rakyat" gaduh.
Salah satu pernyataan yang cukup membuat saya senyum, walaupun diucapkan dengan wajah serius, begini, "Kalau saja pada pertemuan rapat kemaren Pak Menko membawa Ibu Sri Mulyani dan memberikan penjelasan seperti ini, mungkin hari ini kita tidak perlu mengadakan rapat lagi sekarang", dan kalimat "Masalah ini menjadi kehebohan di publik yang tidak produktif", Inilah kalimat pembelaan para anggota DPR atas keikutsertaan mereka bergaduh-gaduh ria atas penyataan Mahfud MD tentang uang sebesar Rp 349T.
Mengapa saya berpendapat kedua dari beberapa kalimat pembelaan anggota DPR tersebut lucu? Karena pada saat yang sama kita juga bisa melihat bahwa DPR telah terjebak oleh pernyataan Mahfud MD terkait jumlah uang sebesar Rp 349T tadi. Saya pikir Mahfud MD tahu persis maksud dan tujuan mengapa dirinya melemparkan isu uang sejumlah Rp 349T tanpa merincinya lebih jelas. Ya apa lagi kalau bukan untuk memancing reaksi masyarakat agar membuat kehebohan atas perkara a quo. Di jaman digital sekarang ini, kehebohan netizen adalah senjata ampuh yang mampu membongkar segala macam skandal.
Bayangkan jika Mahfud MD tidak melempar isu soal uang sebesar Rp 349T, mungkin kita sebagai rakyat tidak akan pernah tahu kalau ternyata Undang-Undang tentang perampasan harta kekayaan koruptor masih belum dibahas oleh DPR. Pernyataan bahwa Undang-Undang tentang perampasan harta kekayaan koruptor masih belum dibahas oleh DPR, Mahfud MD ungkapkan di rapat yang divideokan dan diup-load di youtube. Ini adalah tamparan keras bagi DPR dan menjadikan masyarakat berpikir atau menduga-duga mengapa DPR lambat membahas dan mengesahkan Undang-Undang tentang perampasan harta kekayaan koruptor. Ya apa lagi kalau bukan "Karena Undang-Undang tentang perampasan harta kekayaan koruptor juga akan mengikat dan berlaku bagi anggota DPR juga!!!"
In any case langkah politik Mahfud MD terkait tindak pidana pencucian uang yang dilakukan para pejabat di negeri ini sudah sangat cantik. Kementerian Keuangan menjadi "The Whistle blower" dalam pengungkapan tindak pidana pencucuian uang, kita berharap ada efek domino terhadap kementerian - kementerian lainnya. Dan satu lagi.... ketika Mahfud MD mengatakan ada 491 "pegawai kementerian keuangan" yang sudah terciduk, itu artinya ada 491 posisi yang kosong yang akan diisi oleh ASN muda yang mudah-mudahan memiliki akhlak yang jauh lebih baik dari 491 ASN sebelumnya. Bayangkan jika Mahfud MD berhasil membongkar TPPU di semua kementerian lalu muncul angka 2000 ASN teciduk... artinya ada 2000 ASN angkatan muda yang menggantikan yang akhlaknya lebih baik dari 2000 ASN sebelumnya, bukan? Tuhan seperti sedang mengakselerasi perbaikan karakter ASN Indonesia... semoga.