"Anak Haram Konstitusi", begitulah kalimat yang sering bersliweran di jagat sosmed negeri +62 akhir-akhir ini. Yah tadinya saya risih mendengar kalimat nylekit yang berseliweran di sosmed, "Anak Haram Konstitusi".
Namun ternyata, itu adalah sebuah ungkapan yang wajar, masuk akal dan kontekstual setelah saya mendengar kuliah singkat dari Prof Mahfud di Tiktok dan Youtube (Sumber: Saat Mahfud MD Ditanya Apakah Gibran Bisa Didiskualifikasi Usai Ketua KPU Langgar Etik? sumber
Seperti kita ketahui, proses Gibran lolos menjadi cawapres di Pilpres 2024 dibumbui dua pelanggaran etik oleh pejabat terkait sumber
Dari penjelasan Prof Mahfud MD, saya jadi paham bahwa hukum itu ada dua tingkatan. Pertama tingkatan sumber hukum, disitu ada moral, etika, agama. Kedua hukum formalnya, yang sudah ditulis dalam undang-undang. Dalam kasus keputusan MK sebagai representasi hukum formal sudah final, sah dan mengikat, namun dari sisi sumber hukum maka keputusan formal tersebut belum lurus dan segaris dengan sumber hukum yaitu dari perspektif moral, etika dan agama.
Dan karena lolosnya Gibran dihasilkan dari proses hukum formal yang nampak belum lurus dan segaris dengan sumber hukum, maka wajar apabila dari perspektif moral dan etika muncul hukuman moral dan etik yang wujudnya bisa terekspresikan dalam bentuk pengucilan sosial, dan cibiran masyarakat. Yang paling nyata dan kini terus menggema, muncul dalam ekspresi kalimat baru "Gibran: Anak haram konstitusi".
• Mahfud MD Sebut Cap "Anak Haram Konstitusi" untuk Gibran Sanksi Sosial
• MAHFUD MD Sebut Gibran 'Anak Haram Konstitusi Sepanjang Masa'
• Mahfud MD Sebut Gibran Akan Selamanya Dicibir Masyarakat Selama Hidupnya: Anak Haram Konstitusi!
• Mahfud MD Blak-blakan Sebut Gibran Anak Haram Konstitusi
• ANAK HARAM KONSTITUSI. APA MAKSUDNYA ???
• Demi Demokrasi, Gibran Seharusnya Mundur Sebagai Cawapres
Jadi kalimat "Anak Haram Konstitusi" yang kini melekat bersama Gibran sebagai Cawapres dalam Pilpres 2024 ini adalah konsekuensi logis karena ditinjau dari sisi sumber hukum, adalah cacat secara moral dan etika.
Terima kasih Prof Mahfud MD, Cawapres yang bikin pintar rakyat seperti saya. Karena penjelasan bapak, saya jadi paham duduk persoalannya.
Saya pun jadi teringat bagaimana Prof Mahfud mengawal terungkapnya kasus Jenderal Bintang 2 membunuh Ajudannya, yaitu kasus Ferdy Sambo. Sebuah upaya rekayasa licin dan licik yang diperhalus dengan kata "kena prank" untuk menutupi kebenaran sebuah pembunuhan yang dilakukan oleh "oknum" perangkat negara kepada "korban" perangkat negara yang pangkatnya lebih rendah. Betapa tidak, Kompolnas saat itu, pak Benny Mamoto ikutan kena "prank" nya Ferdy Sambo.
Jadi bersyukurlah ada Prof Mahfud MD yang jeli dan jernih menangkap esensi persoalan serta punya firasat terjadi ketidakberesan hukum dan kebenaran dalam kasus ini.
Tak ketinggalan pula rekam jejak Prof Mafhud MD saat membela ketidakadilan yang dialami oleh rakyat yang menjadi korban pembegalan, namun beruntung karena bisa membela diri, justru pembegalnya yang mati terkapar di tangan korbannya tapi justru ditahan oleh aparat penegak hukum.
Misalnya, Irfan Bahri yang dibegal di jembatan Summarecon Bekasi, berujung korban dijadikan tersangka oleh kepolisian, pelajar ZA yang saat itu berusia 17 tahun membunuh begal yang berusaha merampas handphone, motor dan mencoba merayu pacarnya di daerah Malang, Jawa Timur, pria berinisial AS dibegal oleh OWP dan PE di Jalan Raya Dusun Babila, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian AS melawan dan membunuh dua dari empat pelaku begal yang menghadangnya.
Jadi bagi kita yang peduli kepada perbaikan negeri ini dimana keadilan akan semakin berpihak kepada para korban ketidakadilan yang kadung terjadi, penderitaan yang kadung dialami oleh rakyat yang menjadi korban ketidakadilan , entah karena lemahnya aparat atau oknum yang melaksanakannya, entah karena lemah dan ambigunya aturan serta SOP pelaksanaannya yang rentan penyelewengan dan penyalahgunaan, entah karena produk hukum yang masih membuka celah, entah karena ekosistem hukum yang masih terus perlu menyempurnakan dirinya di tingkatan eksekutif, legislatif, yudikatif serta perangkat dan aparat pelaksana serta operasionalnya maka cawapre Prof Mahfud MD adalah harapan yang terbaik di antara dua cawapres lainnya dalam urusan hukum dan ketatanegaraan untuk republik +62 ini.
Oh ya, tapi juga bijak kalau kamu cek ricek dulu untuk memastikan, apakah Prof Mahfud MD ini yang dulu mengatasi Bau Kali Item Pakai Waring Hitam di Jakarta lewat Google ya. Waspada jangan sampai keliru pilih Profesor.