Peluit dimulainya tahun politik besar di Indonesia telah di tiup. Genderang partai politik beserta panji-panji kebesaran partai politik mulai membanjiri kehidupan rakyat baik di dunia nyata ataupun di media sosial.
Mesin-mesin partai politik sudah mulai di hidupkan dan dipanasi. Gegap gempita demokrasi akan segera berlangsung sebentar lagi.
Akan tetapi, ada catatan besar kehidupan politik di Indonesia pasca reformasi sampai dengan sekarang ini yang masih menjadi hal gaib, yaitu terkait politik elektoral.
Elektoral dalam politik tentu sebuah faktor yang penting disamping faktor lain yang tak kalah penting, karena toh bagaimanapun tujuan berpolitik pada dasarnya adalah demi menggapai kekuasaan, dan salah satu faktor suksesnya menggapai kekuasaan itu adalah dengan elektabilitas yang tinggi.
Bagi partai politik, elektabilitas setinggi-tingginya tentu sesuatu yang wajib digapai, karena dalam sistem pemilihan kita ada yang namanya parliamentary threshold atau ambang batas parlemen, dimana dalam UU ditetapkan sebuah partai politik harus memperoleh sekurang-kurangnya 4 persen dari jumlah suara nasional untuk bisa memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.
Elektabilitas partai politik yang tinggi juga bisa digunakan sebagai alat tekan kepada partai politik lain atau kepada eksekutif yang sedang menjabat, karena bisa di asumsikan jika elektabilitas partai politik tinggi dan jumlah keterwakilannya di DPR juga tinggi maka mandat perwakilan rakyat ada di partai politik tersebut, mereka bisa mengatasnamakan rakyat dalam fungsi-fungsinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pun begitu juga sebaliknya.
Akan tetapi, elektabilitas politik non institusi semacam perorangan tanpa partai, kader partai, tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh semacamnya tidaklah terlalu berguna untuk kepentingan masyarakat secara luas. Bisa saja elektabilitas mereka tinggi, tapi toh tanpa institusi partai politik mereka tidak bisa melakukan kerja-kerja politik untuk menghasilkan produk politik yang bisa langsung di rasakan manfaatnya olekh rayat di akar rumput.
Manusia-manusia semacam itulah yang hanya beternak elektabilitas demi syahwat kekuasaan semata, kata-kata yang keluar dari mulut mereka hanyalah utopia, lebih manis dari mulut politikus, dan lebih tak berguna.
Partai politik sebagai kawah candradimuka pengkaderan calon-calon pemimpin dan sekaligus sebagai salah satu pengawal demokrasi seharusnya tidak boleh tunduk kepada manusia-manusia pragmatis yang hanya bermodalkan elektabilitas semata, dimana elektabilitasnya pun patut kita pertanyakan apakah itu murni atau hanyalah hasil dari membayar lembaga survei saja?
Partai politik harus bisa mandiri dan tegas dalam menentukan siapa calon yang akan dia usung dalam gegap gempita demokrasi di Indonesia. Pemimpin yang berideologi, berkapasitas, dan mampu menerjemahkan kemauan rakyat adalah kunci percepatan kemajuan Indonesia.
MERDEKA!!!