Meski dikepung oleh koalisi raksasa dari Kubu 02, dan juga ditinggalkan oleh Jokowi yang ambisius, nyatanya PDIP masih berhasil menang pileg untuk ketiga kalinya berturut-turut. Golkar berada di urutan kedua dengan selisih yang tipis.
Kalau menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR dan DPD, dan DPRD (MD3), kursi ketua DPR RI ditentukan dari perolehan kursi terbanyak partai politik di DPR RI. Dan ini artinya masih jatuh ke tangan PDIP.
Tapi ternyata ada wacana atau isu yang menyebutkan potensi revisi UU tersebut. Ini karena statement dari Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang terbuka soal isu wacana revisi UU MD3, yang berkaitan dengan perebutan kursi ketua DPR RI.
"Kemungkinan (revisi UU MD3) ada, cuma kita lihat trennya. Sampai hari ini saya belum lihat lagi, apakah suara Golkar sudah melampaui PDIP," kata Bamsoet.
Dan ini menyulut emosi PDIP yang kesabarannya hampir habis. PDIP yang mengusung Ganjar-Mahfud sudah merasakan brutalnya pilpres yang diintervensi dan diacak-acak tanpa malu-malu. Kalau kursi ketua DPR mau diacak-acak juga, PDIP pasti akan melawan habis-habisan.
PDIP pernah mengalami kejadian ini pada tahun 2014. Saat itu, melalui revisi UU MD3, kursi ketua DPR diambil Partai Golkar meskipun PDIP menjadi pemenang Pileg 2014.
"Ketika ada ambisi kekuasaan untuk mengubah seperti itu ya nanti bisa terjadi konflik sosial, bisa berdarah-darah nanti, sehingga jangan sulut sikap dari PDI Perjuangan yang tahun 2014 sudah sangat sabar," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
"Teman yang dari Golkar itu harus belajar dari 2014, karena seharusnya di dalam norma politik yang kita pegang, tidak bisa Undang-undang yang terkait hasil pemilu lalu diubah setelah pemilu berlangsung," ujarnya.
Hasto mengatakan jika hal itu terulang lagi, PDIP tidak akan tinggal diam. Ada batas kesabaran dari pihak PDIP.
Kita lihat nanti gimana. Semoga tidak ada kejadian ini. Lagipula beberapa parpol dari koalisi 02 sudah menyatakan tidak masalah kalau PDIP mendapatkan kursi Ketua DPR.
Hanya saja, memang sangat menggelikan ada wacana untuk merubah aturan ini. Terlalu brutal. Seolah masih belum cukup kita menyaksikan MK seenaknya mengubah aturan batas usia capres-cawapres. Yang menang seenaknya mempermainkan dan mengubah aturan agar selaras dengan ambisi politik. Ini tidak boleh terjadi dan jangan sampai dibiarkan. Akan ada gejolak dan keributan politik yang luar biasa menjijikkan.
Bagaimana menurut Anda?