Politik

PDI Perjuangan Harus Berkoalisi.

Adin 2 months ago 429.0

Koalisi sudah dikenal dan sering terdengar dalam perpolitikan tanah air. Pilpres 2019 Jokowi didukung oleh partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja. Terdiri dari PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem dan PKB.

Mungkin dari segi teori memang benar tidak ada koalisi di sistem presidensial, sebagaimana disampaikan oleh Megawati Sukarnoputri dan Fahri Hamzah. Tetapi istilah koalisi sudah terbiasa terdengar ketika partai politik bekerjasama.

Pada Rakernas PDI Perjuangan kemarin, Megawati bingung masih banyak politikus dan publik kerap menggunakan istilah koalisi. Hal itu secara khusus juga disampaikan Megawati kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hadir di acara tersebut.

Tetapi saya yakin PDI Perjuangan akan tetap berkoalisi atau jika menurut Megawati dan Fahri Hamzah bekerjasama dengan partai lain.

Memang PDIP sampai saat ini belum memberi sinyal berkoalisi dalam kontestasi politik 2024. Sementara sejumlah partai telah bergerak membentuk koalisi.

Misalnya saja Golkar, PAN, dan PPP yang telah resmi membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Sedangkan yang lainnya macam PKB, NasDem, Gerindra, Demokrat, hingga PKS masih melakukan penjajakan.

Saya tak yakin PDIP akan memutuskan untuk berjalan sendiri pada Pilpres 2024 mendatang, meskipun secara aturan memang bisa mengusung jagoannya sendiri. Pada Pemilu 2019 lalu PDI Perjuangan mampu meraih suara 20% dan memenuhi Presidential Treshold.

Maksud pernyataan Megawati bukan berarti partainya menutup pintu koalisi. Megawati hanya berupaya memberikan peringatan bahwa koalisi merupakan urusan dirinya sehingga kader PDIP tak memiliki hak bicara soal koalisi.

PDIP walaupun bisa mengusung Capres dan Cawapres sendiri tapi tetap butuh rekan koalisi menghadapi Pilpres 2024. PDIP harus memastikan jagoan yang mereka usung bisa terpilih. Kemudian PDIP juga harus mengamankan capres dan cawapresnya, jika menang lagi, di parlemen. Koalisi di parlemen akan membantu mengawal program-program eksekutif.

Presiden butuh dukungan parlemen yang solid agar kebijakan politiknya nanti tidak diprotes dan diinterupsi. Misalnya saja rencana Presiden Jokowi memindahkan ibukota ke Penajam Paset Kalimantan Timur. Karena di Parlemen Jokowi didukung mayoritas partai, maka rencana ini bisa berjalan dengan cepat.

Kerjasama partai politik sangat berguna untuk berjuang bersama mengantarkan pasangan Capres dan Cawapres yang diusung untuk meraih kemenangan. Jumlah penduduk yang sangat banyak dan wilayah Indonesia yang sangat luas, lebih baik digarap oleh lebih dari satu partai.

Jika hanya PDI Perjuangan saja yang berjuang sendirian, tidak akan optimal hasilnya. Gotong royong bersama partai lain lebih baik daripada hanya sendirian.

Begitu kira-kira.