Wacana terbentuknya koalisi besar mengemuka dalam sebuah pertemuan lima orang ketua umum partai politik koalisi pemerintahan Jokowi pada acara yang di selenggarakan di kantor DPP PAN pada hari minggu 2 Maret 2023 yang lalu.
Kelima orang ketua umum partai koalisi pemerintah tersebut antara lain; Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketum PPP Mardiono. Sementara Ketum PDI-P Megawati Soekarno Putri berhalangan hadir, walaupun katanya sudah di undang.
Pertemuan antar partai politik ataupun antar para ketum parpol sebenarnya biasa saja, apalagi tahun 2023 ini merupakan tahun politik menjelang pemilu 2024 mendatang. Sah, wajar dan biasa saja mereka saling bertemu satu sama lain atau bertemu bersama di sebuah tempat.
Tapi yang menarik adalah kenapa sampai PDI-P tidak bisa hadir? Kan PDI-P merupakan partai utama di koalisi pemerintahan Jokowi, jikapun benar PDI-P sudah di undang tapi kenapa bisa jadwal pertemuan para ketum parpol koalisi ini tidak “mengindahkan” kehadiran PDI-P?
Rakyat yang suka dengan intrik-intrik politik melihat bahwa pertemuan kelima ketum parpol koalisi pemerintah ini merupakan isyarat dari istana yang secara tidak langsung ingin menunjukan bahwa tanpa PDI-P mereka bisa, mereka juga seakan menunjukan bahwa ketika mereka bergabung ternyata secara prosesntase kursi di DPR mereka lebih besar dari PDI-P, hal tersebut kemudian bisa menjadi sebuah alat tawar kepada partai pemenang pemilu 2019, PDI-P.
Ada juga teori konspirasi di tengah masyarakat yang mengatakan bahwa hubungan antara Pak Jokowi dan PDI-P merenggang pasca batalnya piala dunia U-20 di Indonesia akibat protes dua gubernur yang berasal dari PDI-P, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali I Wayan Koster. Teori ini bisa juga terjadi, karena dalamnya hati orang siapa yang tahu, besarnya kecewa orang juga tak ada yang tahu. Mungkin bagi Pak Jokowi, piala dunia U-20 sangat penting demi terus mencapai kepuasan publik di atas 70% agar tidak terjadi lemdag di masa akhir kekuasannya . Akan tetapi mungkin saja bagi Ganjar, Koster dan PDI-P perhelatan olahraga skala dunia tersebut tidak terlalu penting karena bertolak belakang dengan cita-cita memerdekakan Palestina dari penjajahan Israel.
Jika kita mau berpikir lebih panjang, sebenarnya yang kita tentang dari Israel adalah terkait Zionisme-nya, bukan tentang bangsa dan negaranya. Tapi apa mau di kata, 2023 tahun politik, hampir setiap isu besar dijadikan panggung politik demi menaikan elektabilitas, atau bahkan dijadikan alat untuk menghantam lawan politik. Tapi sayangnya, elit politik kita ini lebih mudah tersinggung, kecewa, dan menjadi pendendam ketika memasuki tahun politik.
Kembali ke topik. PDI-P yang notabene adalah partai pemenang pemilu 2019 tentu tidak terlalu ambil pusing dengan manuver para ketum parpol koalisi pemerintahan yang lain, walaupun PDI-P secara langsung maupun tidak langsung juga berkepentingan untuk berkoalisi dengan partai lain, tetapi minimal PDI-P sudah lepas dari satu jebakan “batman” pemilu yang mengharuskan partai politik harus mengajukan atau ikut mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, karena jika tidak maka parpol yang tidak mengajukan atau ikut mengajukan pasangan capres cawapres maka tidak akan bisa ikut pemilu di masa pemilu berikutnya. PDI-P berada di atas angin sodara-sodara, makanya mereka santai dan tenang, tidak grusa grusu seperti yang lainnya kesana kemari pusing cari koalisi, heheheee. Karena pada akhirnya nanti PDI-P yang akan menjadi ketua umum koalisi, dan partai-partai lain itu yang akan mengekor kepada PDI-P.
MERDEKA!!!