Sepak terjang Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan yang membantu Presiden Joko Widodo dalam mengolah Anggaran Pendapatan Belanja Negara, tidak perlu diragukan lagi. Anggaran besar digelontorkan sebagai stimulan ke berbagai sektor untuk lebih meningkatlkan kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya pun mampu mendongkrak pendapatan negara. Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan adalah bendahara negara yang mampu menjaga keuangan negara, agar setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar mencapai target pembelanjaan. Keberhasilannya yang berdampak pada meningkatnya perekonomian Indonesia adalah saat Sri Mulyani berhasil menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, menurunkan biaya pinjaman, mengelola pinjaman negara dengan prinsip kehati-hatian, serta memberikan kepercayaan kepada investor.
Dan kebijakan fiskal tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi nasional dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan atas penanganan Covid 19. Menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mencegah kenaikan kemiskinan dan kerentanan akibat dampak Covid 19. Mendukung peningkatan produktivitas dan perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas pendidikan. Dan optimalisasi pendapatan negara, termasuk perpajakan.
Kita bangga atas kecakapan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai bandahara negara dan penjaga keuangan negara, dan itupun diakui oleh dunia. Tidak perlu disebutkan lagi apa saja penghargaan tingkat dunia yang diterima menteri andalan Presiden ini karena.. Dan pantas saja jika Presiden Joko Widodo tetap mempertahankan keberadaan Sri Mulyani dalam kabinet kerja. Bahkan tidak mustahil juga Presiden pengganti Joko Widodo nanti juga akan tetap memilihnya sebagai menteri.
Namun begitulah, ketegasan Sri Mulyani dalam menjaga keuangan negara itu menyebabkan sebagian orang ataupun lembaga merasa terbatasi dan tidak leluasa dalam memainkan anggaran yang diterimanya. Masih saja ada lembaga yang merasa kurang cukup dan kurang besar jatah angarannya. Pada akhirnya yang digunakan untuk menyerang dan mencoba menjatuhkan Sri Mulyani adalah mendesak kepada Presiden Jokowi untuk memecatnya.
Tapi mana mungkinlah….Bambaaaaang….Sri Mulyani itu Menteri Keuangan yang memiliki visi yang sama dengan Presiden dalam hal meningkatkan derajat bangsa dan negara demi kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Enak aja main pecat, memangnya ada yang lebih baik?
Desakan pemecatan itu disampaikan oleh MPR melalui Wakil Ketua MPR, Fadel Muhammad, dari hasil keputusan rapat 10 pimpinan MPR yang dilakukan secara hybrid, online, dan offline. Desakan pemecatan muncul karena Menteri Keuangan Sri Mulyani dianggap “tidak cakap dan dinilai merendahkan MPR”. Tidak cakapnya Sri Mulyani versi MPR berbanding terbalik dengan realias hasil kerja yang dilakukan Sri Mulyani selama menjabat menteri keuangan. Justru Sri Mulyani menunjukkan kecakapan tingkat tinggi dalam hal menjaga keuangan negara, mencermati penggunaan belanja negara, agar tidak dihambur-hamburkan dengan seenaknya. Diakui atau tidak diakui, pada kenyataannya terjadi peningkatan fiskal signifikan di berbagai sektor riil, yang berdampak pada meningkatnya pendapatan negara. Lantas dalam hal apa dianggap tidak cakap? Apakah karena tidak menaikkan anggaran MPR, yang konon dianggap angaran MPR terbatas?
Jika hal tidak menaikkan anggaran MPR ini sebagai dasar anggapan “tidak cakap, maka bisa dikatakan MPR sedang “ngambek” dan berusaha menunjukkan arogansinya dengan berteriak mencak-mencak “Ingat Kami Punya Hak Sidang Istimewa”. Tapi ya kurang pantaslah jika lembaga tinggi negara berpolitik murahan seperti itu, dengan senjata pamungkas “Hak Sidang Istimewa”. Sidang Istimewa itu peristiwa sakral dalam dunia politik di Indonesia, dimana Presiden menyampaikan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan putusan MPR.
*Politik mesti ada teknik dan strateginya, nanti dia hajar dari luar. Kalau presiden tidak mau, jangan lupa MPR punya hak sidang istimewa,"
Kewiibawaan lembaga tinggi negara yang seharusnya mampu dibentengi oleh anggotanya dengan cara-cara politik indah, tetapi lebih dipilih dengan arogansi kekuasaan. Sehingga dalam pikiran rakyat yang dimajelisi muncul partanyaan. Apakah ‘reformasi’ agar penerapan mekanisme antarlembaga negara untuk saling mengimbangi dan saling kontrol (check and balance) antarlembaga negara sudah berjalan? Jika sudah berjalan, tentunya Sri Mulyani sudah mengadakan perhitungan dengan cermat, sebelum menentukan besar kecilnya anggaran MPR. Dan mungkin saja Sri Mulyani mengetahui dengan pasti, apa dan berapa anggaran yang layak diberikan untuk MPR termasuk anggaran gaji para anggota MPR.
Meskipun Ketua MPR Bambang Soesatyo memberikan ralat atas apa yang telah disampaikan Fadel Muhammad, tetapi rakyat terlanjur membaca bahwa jalan politik lembaga MPR mulai tidak santun.
Terkait alasan yang menyatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyepelekan, merendahkan, dan mengacuhkan MPR, itu sangat tergantung dari sisi mana penilaiannya. Karena sebagai seorang menteri, siapapun orangnya, pastilah tidak akan memiliki keberanian untuk menyepelekan, merendahkan dan mengacuhkan MPR sebagai lembaga tinggi negara. Mengapa? Karena MPR memegang senjata Hak Sidang Istimewa.
Salam dan Rahayu
Bamswongsokarto