Jokowi nampaknya mulai otoriter. Rupanya Jokowi akan memaksa semua pihak untuk menurut dan tunduk pada perintah yang diintrusikan. Sikap kerasa kepala tersebut dianggap sebagian keputusan yang tergesa-gesa dan telah memaksakan banyak pihak yang terilibat. Menunjukkan jika Jokowi berada di titik kekuasaannya paling puncak.
Jokowi sangat kokoh pendirian untuk sekali lagi merayakan HUT RI di akhir masa jabatannya bulan Oktober 2024 nanti. Penulis percaya ada pesan dan juga simbol sakral yang ingin disampaikan dan juga rakyat Indonesia untuk menyaksikan permainan Jokowi tersebut.
Pertanyaan, mengapa Jokowi sangat mengebu-ngebu harus merayakan HUT RI di IKN? Adakah urgensinya yang bisa dijelaskan secara rasional? Adakah faedahnya buat masyarakat?
Di tengah keterbatasan anggaran negara, justru Jokowi buang anggaran hanya untuk memaksakan dan memuaskan ambisi pribadi. Penulis melihat hanya untuk merayakan HUT harus dilaksanakan di dua tempat IKN itu sudah ketahuan pemborosannya.
Kasihan juga Prabowo sebagai presiden penerusnya bakal tertekan dari sisi anggaran. Seperti diketahui dalam anggaran APBN 2025 terlihat jika terjadi defisit anggaran sebesar Rp 600 Trilion dan ditambahkan beban kwajiban bayar hutang negara sebesar Rp 800 Trilion.
Menurut informasi jika pelaksanaan upacara resmi kenegaraan bakal di bagi dua titik. Upacara peringatan HUT RI di IKN Nusantara dan Jakarta. Dengan dalih masa transisi kekuasaan Jokowi ke Prabowo, Presiden Joko Widodo upacara Agustusan dibagi dua lokasi.
Penulis sadar betul jika strategi Jokowi untuk merayakan HUT di IKN Untuk memberikan legitimasi politik dan keabsahan IKN Presiden Joko Widodo membidik target politik dengan mengundang semua mantan presiden termasuk juga Ketua Umum PDIP yang mantan Presiden RI Megawati Soekarno putri untuk mengikuti upacara HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Utara. Hal itu dikatakan Jokowi usai meninjau Posyandu Terintegrasi RW 02 RPTRA Taman Sawo Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (11/6/2024).
Penulis justru berfikir jika ada kesengajaan HUT RI dipaksa dirayakan di IKN justru akan menelanjangi dirinya dan bobroknya proyek pengerjaan IKN. Kontroversinya sangat banyak. Akan banyak isu yang akan disorot menyangkut sumber dana IkN, peluang investasi, mundurnya Kepala Otoritas IKN dan progressnya pekerjaan serta isu sengketa lahan yang masih tersisa.
Berkaitan Peraturan terkait sumber pendanaan pembangunan IKN telah termaktub dalam Undang-Undang No.3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara . Aturan tersebut menyatakan Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (uc/rdn).
Ingatlah, jika proyek IKN dipaksakan berlanjut maka APBN yang sudah difisit bakal tambah jebol kemudian Prabowo bakal mabuk dan muntah darah untuk dapat melaksanakan program janji kampanyenya yakni makan dan minum susu gratis. Diperkirakan juga koceh yang harus disediakan makan siang gratis selama 1 tahun harus menelan anggaran Rp 500 Trilion.
Lantas, bakal akan terjadi perkelahian perebutan anggaran antara proyek IKN dan program kerja Makan Siang Gratis?