Naga-naganya ada rasa-rasa hoax-nya. Atau setidaknya, ada faktor kudet-nya!
Hasil rilisan lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengenai tingkat kepuasan atas kinerja Presiden Jokowi sepertinya mendatangkan kegembiraan tersendiri bagi Partai Demokrat. Pasalnya dalam rilisan itu, responden yang menyatakan sangat puas berjumlah hanya delapan persen dan yang mengatakan cukup puas hanya 50,1 persen. Total yang puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi hanya 58,1 persen saja.
Diketahui, survei Indikator Politik Indonesia itu dilakukan pada 5-10 Mei 2022 yang melibatkan 1.228 responden dari metode random digit dialing (RDD) dan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Rilis dilakukan pada 15 Mei 2022 kemarin.
Kabar ini sontak langsung disambar oleh Partai Demokrat. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, mengatakan bahwa penurunan tersebut sudah sesuai dengan prediksi mereka. Menurutnya, kepuasan menurun karena pemerintah tidak sigap mengatasi masalah-masalah riil. Selain itu posisi tingkat kepuasan yang hanya 58,1 persen itu juga menjadi puncak dari kekecewaan masyarakat. Bahkan saking rendahnya, pemerintahan SBY-pun katanya tidak pernah serendah itu.
"Ini alarm, bahaya. Nggak pernah serendah itu Pak SBY. Tidak pernah serendah itu setahu saya. Harapan kami kondisi ekonomi kembali membaik," ujar Herzaky.
Wadidaw….
Demokrat, Demokrat! Sa Ae…
Begini, yang harus diperhatikan adalah bahwa survei tersebut dilakukan pada bulan puasa menjelang Lebaran. Juga, di saat pandemi Covid-19 menuju mereda di mana tentu saja mendatangkan antusiasme dan euforia bagi masyarakat Indonesian setelah dalam dua tahun sebelumnya harus dipaksa menahan diri untuk tidak berkegiatan sebagaimana di saat Ramadan dan menjelang Idul Fitri biasanya.
Akibat Covid-19, setelahnya memang diketahui bahwa terjadi kenaikan harga berbagai bahan kebutuhan pokok dengan berbagai sebab-sebabnya. Salah satunya harga minyak goreng sawit, yang terkhusus bagi Indonesia, tentu mendapatkan perhatian yang cukup besar.
Sementara demi menyambut Ramadan dan Lebaran, permintaan akan berbagai kebutuhan pokok tersebut, secara tradisional dan kebiasaan memang mengalami peningkatan. Sehingga akhirnya ya sederhana saja, hukum ekonomilah yang terjadi.
Nah, jadi sebenarnya tidak mengherankan bila kemudian masyarakat meresponnya secara negatif. Mereka merasa tidak puas atas kinerja pemerintah yang dianggap tidak mampu maksimal dalam menangani masalah di bidang ekonomi tersebut. Mereka menganggap bahwa pemerintah tidak berbuat yang semestinya dalam upaya menekan kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok itu.
Padahal, sebagai contoh adalah apa yang Presiden Jokowi lakukan dengan harga melambung minyak goreng sawit. Tanpa tanggung-tanggung, pemerintah melarang ekspor minyak goreng sawit termasuk CPO-nya. Wani!
Tapi tetap saja wajar bila masyarakat merasa tidak puas pada kinerja pemerintah yang hanya didasarkan pada kenaikan harga bahan pokok, karena momennya memang begitu. Yang tidak wajar adalah bila ketidakpuasan itu dianggap sebagai puncak kekecewaan masyarakat. Karena pada survei bulan dan tahun-tahun sebelumnya, tren kepuasan pada Pak Jokowi stabil. Tidak ada tren menurunnya.
Tingkat kepuasan pada Presiden Jokowi adalah wajar kalau ada fluktuasinya. Dan untuk dikatakan sebagai puncak ketidakpuasan pada Presiden Jokowi, tentu harus dibuktikan pada survei-survei selanjutnya.
Satu lagi yang menarik, setahu Herzaky, katanya tingkat kepuasan terhadap SBY dulu tidak pernah serendah dengan apa yang dialami oleh Pak Jokowi kini. Hmm… benarkah demikian?
Diberitakan oleh Kompas.com, pada 2008 lalu survei lembaga riset Indonesian Research and Development Institute (Indonesian RDI) menunjukkan bahwa hanya 24,3 persen yang merasa puas dengan kinerja ekonomi pemerintahan SBY. Sementara 57,7 persen merasa tidak puas terhadap program pemerintah di bidang ekonomi. Sisanya tidak tahu
Kemudian pada 2013, diberitakan oleh Tempo.co, hasil Survei Nasional Pol-Tracking Institute terbaru menyebutkan bahwa hanya 40,5 persen masyarakat yang menyatakan puas dengan pemerintahan SBY-Boediono. Yang puas terhadap kinerja pemerintahan SBY di bidang ekonomi juga miris, hanya 21 persen.
Nah, hei Herzaky! Perlu penjelasan????....
Maklum, walau sebagai Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, dalam pernyataannya, Herzaky menyelipkan kata "setahu saya".
Jadi paham, ya?.....
Gak Agus, gak Edhi, memang banyak dari elemen Partai Demokrat yang bisa bikin Indonesia ini ngakak brutal berjamaah. Wekawekaweka….
(Fyi, walau tingkat kepuasan publik atas pemerintahan Presiden Jokowi hanya 58,1 persen, tapi untuk urusan mudik, 73,8 persen responden puas pada kinerja pemerintah)