Politik

Kacau, Enak Banget Ya Menkominfo Minta Tambahan Anggaran Rp 12 Triliun.

Xhardy 13 days ago 385.0

Tampaknya beberapa menteri mulai berlomba-lomba untuk meminta tambahan anggaran. Sebelumnya Luhut meninta tambahan anggaran untuk renovasi kantor kementerian dan program lain. Nilainya tidak tanggung-tanggung, mencapai Rp 212 miliar.

Sekarang giliran Menkominfo Budi Arie Setiadi menjelaskan program yang akan diusung oleh pihaknya untuk 2025 mendatang. Dia minta tambahan anggaran sebesar Rp 12,39 triliun.

Sebentar, saya heran. Program untuk tahun 2025? Bukankah para menteri saat ini belum tentu akan menjabat lagi di periode selanjutnya. Ngapain coba minta tambahan anggaran?

Budi Arie mengatakan pihaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp 20,11 triliun pada 2025, tapi hanya dianggarkan sebesar Rp 7,72 triliun sehingga terdapat kekurangan sebanyak Rp 12,39 Triliun.

Kemenkominfo juga mendukung program pengelolaan spektrum frekuensi, antara lain untuk penyediaan perangkat pengujian di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) atau IDTH. Pihaknya akan menggunakan anggaran tersebut untuk operasional BTS 4G.

BTS 4G? Bukankah ada menteri yang bilang sudah ada Starlink, gak perlu BTS lagi?

Menurutku penjelasan dari Budi Arie, anggaran itu akan dipagai untuk Operational & Maintenance (OM), Tata Kelola Pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik (TKPPSE), Peningkatan Kapasitas Sistem TKPPSE, dan OM Data Center Nasional, Literasi Digital, Penanganan Konten Digital, Digital Technopreneur, Perlindungan Data Pribadi, Digital Talent Scholarship (DTS) dll.

Saya sampai saat ini sangat penasaran, kenapa Menkominfo tidak membuat program-program yang lebih revolusioner dan yang siginifikan dapat membantu perkembangan teknologi. Tapi sudahlah, menterinya aja begitu, apa yang mau diharapkan?

Tapi, ini miris banget. Menteri dengan mudahnya minta tambahan anggaran ratusan hingga triliunan seolah itu segampang minta permen atau kenaikan uang jajan sekolah. Alasannya selalu demi program ini itu, yang kalau dilaksanakan di lapangan, kadang hasilnya tidak efisien dan efektif.

Banyak kementerian yang anggaran dan hasil output-nya tidak sebanding. Terkesan ada prinsip yang penting serapan anggaran bagus. Halo, itu uang rakyat. Kenapa tidak pikirkan gimana caranya berhemat atau cari alternatif lain untuk mengefisiensi anggaran yang tersedia? Kenapa dikit-dikit harus minta tambahan anggaran yang jumlah tidak kira-kira?

Saya yakin kok, kalau benar-benar memanfaatkan dengan baik, anggaran tetap cukup. Tapi kalau tidak efisien, mau anggaran berapapun tidak akan cukup. Apalagi kalau ada celah korupsi, anggaran sejumbo apapun bakal lenyap.

Kalau tidak percaya, lihat aja era Ahok dan Anies dalam penggunaan anggaran. Yang satu pinter mengelola anggaran, yang satu lagi borosnya minta ampun.

Bagaimana menurut Anda?