Bidang informatika dan siber di negara ini memang agak lucu kalau dipikir-pikir. Contohnya, Kemenkominfo main blokir situs yang dianggap tidak bermanfaat dan meresahkan, anggaran gede dengan alat yang mungkin dibilang canggih, tapi hanya dengan VPN atau setting DNS, semua bisa jebol. Yang terblokir bisa dibuka kembali. Ironis bukan?
Begitu juga dengan Bjorka yang menjadi sensasi nasional dan dikejar polisi tapi sampai sekarang belum ada kabar kelanjutannya. Mungkin Bjorka memang tidak akan bisa ditemukan dan dianggap angin lalu jika terlalu lama mencari tanpa hasil. Apalagi ada pernyataan bahwa yang dilakukan oleh Bjorka masuk dalam klasifikasi rendah. Serangan Bjorka dianggap kelas ikan teri. Ada juga statement bahwa mengejar dan menangkap Bjorka takkan menyelesaikan masalah kebocoran data. Begitulah kira-kira. Sepertinya ada bau-bau Bjorka akan dibiarkan, entah karena memang tidak penting atau tidak mampu. Terserah kalian lebih sreg yang mana.
Tapi baru-baru ini ada kabar Komisi I DPR menyetujui pagu anggaran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebesar Rp 624 miliar untuk tahun 2023. Anggaran sebesar ini adalah salah satunya untuk melindungi siber Indonesia dari serangan siber, seperti yang dilakukan Bjorka dan yang lainnya.
Anggaran tersebut juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan dua program, yaitu manajemen badan siber dan sandi negara sebesar Rp 407.146.873.000 dan program keamanan dan ketahanan siber dan sandi negara sebesar Rp 217.224.610.000.
Syaa tidak tahu apakah anggaran ini cukup pantas atau malah terlalu besar. Tapi yang terpenting, harus paham akar masalah yang menghantui Indonesia. Anggaran sebesar apa pun tidak akan ada gunanya kalau orang-orang di dalamnya tidak paham apa yang dikerjakan.
Lihat saja Kemenkominfo. Keluarkan anggaran gede buat blokir-blokiran tapi solusinya cukup dengan VPN yang kebanyakan gratis. Begitu juga saat Bjorka menyerang, Kemenkominfo berulang kali mengeluarkan statement blunder dan memalukan. Mereka tidak paham bidangnya. Maklum lah, menterinya saja bukan dari bidang itu, bukan profesional di bidangnya, melainkan orang partai.
Akar masalahnya adalah SDM di balik semua itu. Sudah banyak yang bilang mereka itu kebanyakan tidak melek informasi dan teknologi. Bahkan ada rumor anak magang yang bekerja di sana mengaku banyak yang tidak paham bidangnya.
Model begini diberi anggaran sebesar apa pun ya percuma. Masalahnya apa, solusinya beda lagi. Ujung-ujungnya buang anggaran sia-sia.
Harusnya benahi dulu SDM-nya. Kalau SDM sudah berkompeten, anggaran rasanya tidak perlu terlalu tinggi dan terbuang sia-sia untuk hal yang tidak sesuai.
Oke lah, anggaran tersebut dirasa pantas. Coba tanya ke mereka langkah-langkah apa saja yang sudah dan akan mereka lakukan agar serangan seperti yang dilakukan Bjorka tidak terjadi lagi. Percayalah, mungkin banyak jawaban-jawaban yang bikin geleng kepala.
Lagipula, Bjorka ini dianggap hacker kelas teri karena diduga punya orang dalam yang membantu mencuri data lalu disebarkan ke publik. Bahkan ada yang bilang dia ini hacker-hackeran atau hacker abal-abal yang tak punya kemampuan apa-apa. Bjorka disuruh hack situs Seword pun belum tentu bisa.
Bjorka yang level gitu saja bikin satu negara kelimpungan. Itu saja bisa bikin Kemenkominfo kehilangan harga diri, jadi bulan-bulanan mirip bocah yang diganggu orang dewasa sampai mewek.
Bagaimana kalau hacker-nya hebat dan memang ahli meretas? Bukankah bisa jadi bom atom buat Indonesia?
Mirisnya lagi, sampai saat ini pun identitas Bjorka masih belum diketahui. Sampai saat ini, keberadaannya entah di mana dan masih belum tertangkap. Yang tertangkap malah pemuda lain yang membantunya.
Bagaimana kalau hacker-nya lebih ahli, bukankah bakal makin sulit menangkapnya atau mungkin takkan tertangkap.
Solusinya bukan anggaran gede. Percuma kalau SDM-nya tidak memadai. Yang ada hanya buang-buang anggaran tak jelas.
Ibarat saya diberi modal besar untuk memulai bisnis, tapi saya tidak begitu paham bisnis, apa jadinya? Habis uang aja, kan? Sedangkan yang paham aja belum tentu bisnisnya bisa berhasil.
Kalau tidak ada pembersihan SDM-SDM yang tidak memadai, jangan harap masalah ini selesai. Besok-besok bakal ada lagi kasus kebocoran data, begitu seterusnya sampai capek dan menganggap itu hal biasa terjadi.
Entah itu Kemenkominfo, BSSN atau badan terkait, isi SDM yang orang-orang yang paham bidangnya. Dengan demikian, baru bisa terjadi perubahan drastis. Indonesia tidak lagi dijadikan candaan soal pertahanan siber serapuh kerupuk.
Bagaimana menurut Anda?